 |
| cover | topik.id |
Insiden-insiden ini tidak hanya mengancam data sensitif milik negara, tetapi menimbulkan kekhawatiran publik atas kemampuan pemerintah melindungi informasi penting.
Salah satu serangan paling mencolok terjadi pada Februari 2024, ketika Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU menghadapi serangan distributed denial-of-service (DDoS) tepat di hari Pemilu.
Serangan ini mengganggu operasional sistem pada saat kritis, memunculkan potensi disinformasi dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa serangan siber dapat berdampak luas, melampaui sekadar kerugian teknis.
Tidak hanya itu, serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan sistem Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri juga menjadi sorotan.
Kedua insiden ini mengakibatkan kebocoran data sensitif dari berbagai instansi pemerintah, termasuk data pribadi yang sangat rentan disalahgunakan. Fakta bahwa peretas berhasil menembus sistem-sistem ini menunjukkan kelemahan dalam perlindungan data strategis Indonesia.
Dalam menghadapi serangan yang semakin canggih, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memperkuat keamanan siber. Insiden yang terjadi sepanjang tahun ini menjadi peringatan mendesak bagi semua pihak meningkatkan kapabilitas digital dan menyusun strategi nasional yang lebih tangguh untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Sebagai catatan, PDNS di Surabaya diserang paling masif, mengakibatkan kebocoran data dari 20 instansi pemerintah. Peretas berhasil menembus sistem pengelolaan data yang tergolong penting.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Sekarang Kementerian Digital dan Digital) Nezar Patria menyebut bahwa layanan PDNS 2 yang terdampak insiden serangan siber saat ini telah pulih sepenuhnya.
"Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas telah pulih 100 persen, dan data yang terkena ransomware telah selesai dideskripsi sehingga seluruh data sudah bisa ada untuk diakses kembali," jelasnya dalam rilis pers di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Wamen Nezar mengatakan hal itu saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang saat itu dijabat Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Ia menyatakan proses peninjauan terhadap PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
Lantas, instansi apa saja yang juga mendapatkan serangan siber pada tahun 2024? Berikut rekap singkat serangan siber ke instansi Indonesia sepanjang 2024
1. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.
Waktu: 14 Februari 2024.
Detail: Sistem mengalami serangan distributed denial-of-service (DDoS) yang terjadi bersamaan dengan Pemilu 2024. Serangan ini berdampak pada gangguan sistem pada hari yang sangat krusial.
Dampak: Tidak tercapainya keandalan sistem yang diharapkan dalam skala besar.
2. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Waktu: 20 Juni 2024.
Detail: PDNS di Surabaya diserang, mengakibatkan kebocoran data dari 20 instansi pemerintah. Peretas berhasil menembus sistem pengelolaan data yang tergolong penting.
3. Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri.
Waktu: Juni 2024
Detail: Data Inafis Polri mengalami kebocoran yang mencakup data pribadi. Sistem ini merupakan bagian penting dalam pengelolaan identifikasi sidik jari.
Dampak: Potensi penyalahgunaan data pribadi yang bocor.
4. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Waktu: Juni 2024
Detail: Data BAIS TNI diretas, mengakibatkan kebocoran informasi sensitif yang membahayakan keamanan nasional. Peristiwa ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pertahanan siber.
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Waktu: 9 Agustus 2024
Detail: Situs BKN disusupi oleh peretas, yang menyebabkan kebocoran data ASN. Data tersebut kemudian dipublikasikan oleh grup peretas bernama BAG (25 GB).
Dampak: Potensi penyalahgunaan data ASN secara luas.
Serangan siber yang melanda instansi-instansi penting di Indonesia sepanjang tahun 2024 menegaskan urgensi penguatan keamanan siber nasional. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan perlindungan data dan infrastruktur digital melalui teknologi yang lebih canggih, regulasi yang adaptif, serta edukasi publik yang lebih masif.
