 |
| Platform SILANTIK | cover: topik.id |
Keberadaan LATIK diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menjamin kualitas dan efektivitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).
Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi BRIN, Edi Hilmawan, menyampaikan bahwa kehadiran LATIK adalah tonggak penting dalam upaya memastikan penerapan SPBE yang transparan, efisien, dan akuntabel.
"LATIK adalah instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan elektronik pemerintahan. Dengan akreditasi dari KAN dan registrasi di BRIN melalui SILATIK, kita memastikan bahwa audit TIK dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan terpercaya," jelas Edi dalam keteranga persnya, Jumat (20/12/2024).
PT. CBQA Global Indonesia menjadi lembaga pertama yang memenuhi persyaratan akreditasi dan registrasi sebagai LATIK. Perusahaan ini memiliki pengalaman luas di bidang sertifikasi, audit, dan pelatihan, serta berkomitmen mendukung penerapan SPBE yang sesuai standar nasional.
"Sebagai lembaga yang telah melalui proses penilaian ketat, PT. CBQA Global Indonesia akan menjadi salah satu garda depan dalam melaksanakan audit eksternal terhadap sistem elektronik di IPPD," tambah Edi.
Keberadaan LATIK ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menegaskan pentingnya audit TIK untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan.
Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur standar dan tata cara pelaksanaan audit SPBE, termasuk syarat akreditasi KAN dan registrasi di BRIN.
Sistem Informasi LATIK (SILATIK) dikembangkan oleh BRIN untuk memfasilitasi proses pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan lembaga audit TIK. Platform ini menjamin proses akreditasi dan registrasi yang transparan dan terstruktur.
"SILATIK adalah inovasi penting yang memastikan bahwa hanya lembaga yang memenuhi standar tinggi yang dapat terlibat dalam audit SPBE," jelas Edi.
Melalui audit eksternal yang dilakukan LATIK, penerapan SPBE diharapkan berjalan sesuai standar yang berlaku, sehingga menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih transparan dan akuntabel.
"Audit ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk mengukur dan meningkatkan kinerja layanan elektronik pemerintahan," kata Edi.
Dengan LATIK, pemerintah memiliki alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mendorong inovasi teknologi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Edi juga menyampaikan bahwa BRIN terus berkomitmen memperkuat transformasi digital di Indonesia.
"Hadirnya LATIK yang terakreditasi dan teregistrasi menjadi bukti bahwa kita serius dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih baik. Kami berharap ini menjadi awal dari transformasi digital yang lebih masif dan berkelanjutan," jelasnya.
Dengan kehadiran LATIK dan platform SILATIK, Indonesia semakin siap mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat.
