 |
| Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf. | foto: @dpr |
Permasalahan ini mengakibatkan gangguan pada data calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kemendikbudristek sedang melakukan pemulihan sistem KIP Kuliah dengan menggunakan cadangan data yang terdapat pada pusat data mereka.
Dari pantauan topik.id hari ini, Senin (1/7/2024) sekira pukul 12.10 WIB terpantau halaman kip-kuliah.kemdikbud.go.id masih memperlihatkan pengumuman terkait permasalahan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2).
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dede Yusuf menyayangkan hilangnya data tersebut akibat server PDNS2 diretas hacker.
"Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack," tegas Dede kepada para awak media, dikutip Senin (1/7/2024).
Politisi dari Partai Demokrat itu juga menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Dari insiden hilangnya data negara, menilai Indonesia belum siap dengan big data.
"Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita untuk melakukan Big Data," ujar Dede.
Dede mengatakan peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Dia menyebut melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi.
Selain itu, Dede juga menyesali Kemendikbudristek yang tidak melakukan backup data. Pasalnya, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia.
"Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
"Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain," cetusnya.
Kemendikbudristek meminta mengunggah ulang.
Terpisah, sebelumnya Kemendikbudristek memberikan pengumuman bahwa proses ini mencakup pemindahan, perbaikan, dan rekonstruksi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain di pemerintahan, yang membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh layanan kembali normal.
"Diharapkan bahwa sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada 29 Juli 2024. Masyarakat diimbau untuk bersabar dan tetap memantau informasi terkini dari Kemendikbudristek terkait perkembangan pemulihan ini," keterangan di laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Kemendikbudristek meminta kepada mahasiswa baru yang sudah daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024 wajib mengunggah ulang dokumen pendaftaran. Unggah ulang dokumen KIP Kuliah 2024 sudah bisa dilakukan mulai tanggal 29 Juli 2024.
"Bagi yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala dapat mengakses sistem KIP Kuliah di (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/) untuk melakukan reclaim (mengklaim ulang) akun KIP Kuliah masing-masing, serta melakukan pengunggahan kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024," pengumuman yang tertera di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Seperti diketahui sebanyak 853.393 calon mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala.
DPR RI pertanyakan siapa yang minta tembusan.
Sementara itu, DPR RI Komisi I mempertanyakan Pusat Data Nusatara Sementara yang diretas dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Ruang Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. Pasalnya, PDN memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi.
Baca juga:Basmi judol, Bhabinkamtibmas dan Babinsa ikut dikerahkan
"Tapi semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh (berbenah). What’s wrong with this?," tegas Nurul.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar juga menyoroti adanya permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar, yang digadang-gadang agar dapat membuka file yang terenkripsi tersebut.
"Pertanyaanya siapa yang meminta tebusan? dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? pertanyaan berikutnya apakah pelakunya ada indikasi dari internal? Apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli? Atau pelakunya bisa jadi orang yang marah karena usaha judi onlinenya diganggu oleh Bapak misalnya, apakah mereka yang marah?," tanyanya.
Selebihnya, ia turut mempertanyakan pertanggungjawaban fasilitas data backup yang telah disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom di PDN.
