 |
| Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto. |
Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).
"Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live," jelas Menko Hadi dalam keterangan resminya di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (11/7/2024).
Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.
"Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih," tuturnya.
Menurut Menko Hadi Tjahjanto, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.
"Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati," ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.
"Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini," jelasnya.
Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.
"Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024," ujar Plt. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.
Terpisah, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah mengevaluasi terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menekankan agar data nasional direkam cadang atau dibackup dengan sistem cadangan berbasis cloud.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya," jelas Presiden Jokowi kepada para awak media usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Presiden Jokowi juga menegaskan data nasional harus direkam cadang untuk meminimalisir kejadian serupa, menurutnya yang paling penting harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi.
"Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, dibackup semua data nasional kita," tegasnya.
