 |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar. | cover: topik.id |
Gus Imin mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang semakin meresahkan terjadi di Indonesia. Ia pun mendukung upaya pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengutarakan sudah waktunya revolusi siber. Yang paling penting adalah konten dan website judi online harus dilacak, lalu blokir. Menurutnya, hal yang juga penting dilakukan adalah dengan membenahi dan menutup serta mencari celah yang masih terbuka.
"Sudah waktunya revolusi siber. Yang paling penting adalah konten dan website judi online harus dilacak, lalu blokir. Saya kira muaranya di situ. Lalu benahi juga semua celah yang masih terbuka," tegas Gus Imin, dalam keterangan resminya, diterima Kamis (27/6/2024).
Lanjutnya, ia mengakui kasus judi online semakin memprihatinkan. Sebab situs judi online juga menyusupi situs-situs pemerintah. Ia menilai peristiwa seolah menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber pemerintah.
"Meskipun penyusupan (situs judi online) itu hanya terpampang di halaman depan situs, tapi itu cukup merusak citra pertahanan siber kita secara keseluruhan. Jadi, saya tegaskan, ayo pemerintah benar-benar serius merevolusi siber kita," mintanya.
Gus Imin juga mengapresiasi temuan Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) bahwa ada 1.000 orang wakil rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online.
"Saya kira ini (temuan PPATK) jadi warning kita bersama, betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana," tegasnya.
Terpisah, sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan keterlibatan ribuan anggota dewan dalam transaksi judi online.
Dalam keterangan itu, PPATK mengungkapkan bahwa ribuan anggota legislatif, baik dari tingkat pusat maupun daerah, terdeteksi melakukan transaksi terkait judi online.
Hal itu dilaporkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang merincikan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat judi online atau daring.
Ivan juga mengutarakan angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD, serta para mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD.
Lanjut Ivan transaksi judi daring yang melibatkan institusi legislatif itu mencapai lebih dari 63.000 transaksi. Total transaksi mencapai Rp 25 miliar.
"Masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar," beber Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/6/2024).
Pernyataan itu disampaikan Ivan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman perihal fenomena judi daring yang kian marak. Ia pun meminta agar anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
"Kan datanya ada nih pak profesi legislatif, mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR, saya anggota MKD juga kebetulan, kami minta tolong dikasih saja ke MKD biar kami bisa lakukan penyikapan-nya seperti apa nanti," minta Habiburokhman.
