 |
| Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. | foto: youtube |
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kemenkominfo segera menangani gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
"Saya sebagai mitra tentu amat prihatin dan kita ingin Kominfo bisa segera menyelesaikannya," jelas Meutya dalam keterangan resminya kepada media, di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meutya mengatakan pihak Kemenkominfo mesti menjelaskan alasan sistem PDN tersebut bisa terjadi gangguan. Untuk saat ini, menurut dia, Komisi I mempersilakan Kemenkominfo untuk fokus menyelesaikan masalah.
"Apakah ini malfungsi dari Pusat Data Nasional? Atau memang ada serangan gitu? Tapi kita biarkan Kominfo untuk fokus menyelesaikan masalah," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Kendati demikian, Meutya enggan terlalu mengkritik Kominfo terhadap persoalan yang terjadi pada PDN. Ia hanya menekankan bahwa permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh Kemenkominfo.
“Saya tidak mau juga terlalu keras mengkritik dan tidak perlu dijawab langsung. Karena yang paling utama harus langsung dilakukan Kominfo saat ini adalah mencari tahu penyebab sehingga tahu bagaimana untuk bisa menanggulangi ini segera,” kata Meutya.
Meutya mengatakan jangan sampai nama Indonesia menjadi buruk di mata dunia, terlebih sistem ini juga langsung berkaitan dengan wisatawan mancanegara.
"Ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan nama baik Indonesia. Kita tahu para wisman, wisatawan asing juga terdampak. Jadi kita ingin Kemkominfo mudah-mudahan Kemkominfo dan saya yakin Kemkominfo dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memberikan keterangan pers terkait dengan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Gangguan yang terjadi pada PDNS 2 yang terletak di Surabaya itu menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.
"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini dikembangkan terus, jadi ini yang terbaru dari yang kami lihat dari sample setelah dilakukan forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Seperti diketahui, upaya-upaya dilakukan secara intensif bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), Kementerian/Lembaga terkait, PT Telkom Indonesia dan mitra penyelenggara lainnya.
