Indonesia-Jepang makin kuat, ekonomi industri jadi prioritas

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Mr. Ken Saito di Tokyo. | foto: @Kemenperin

Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang semakin kuat dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Kedua negara ini telah lama menjalin kerjasama yang erat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan ini mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pemerintah dari kedua negara menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperdalam kolaborasi ini, dengan fokus utama pada sektor industri dan ekonomi.

Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang semakin diperkuat melalui berbagai forum internasional, seperti Indo Pasific-Economic Framework for Presperity (IPEF), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEPA). 

Pada akhir tahun 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, menandai lima dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Untuk turut merealisasikan program-program kerja sama antara kedua negara tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Cabinet Secretary Jepang Mr. Hayashi Yoshimasa.

"Kami mengharapkan dukungan Chief Cabinet dalam kerja sama ekonomi industri kedua negara," ungkap Menperin dalam keterangan resminya, dikutip Senin (24/6/2024).

Kedua negara menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan IJEPA yang telah berjalan sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menperin juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam sektor industri. 

Saat ini Indonesia sedang melakukan proses aksesi dalam tahap penyusunan initial memorandum dalam bentuk penyelarasan instrumen kebijakan dengan standar OECD melalui asesmen mandiri dengan target penyelesaian akhir tahun 2024. Kementerian Perindustrian akan terlibat sebagai salah satu dari K/L Penangung Jawab Bidang selaku mitra kerja 26 Komite OECD dalam proses aksesi secara resmi.

Masih dalam rangka peningkatan kerja sama dalam kawasan, Menperin juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam ASEAN Statesperson Forum di Bali pada 29 Juli mendatang. Kegiatan ini menyediakan kerangka kerja untuk melalui tatap muka antara para pemimpin saat ini dan masa depan di kawasan.