 |
| maps denah IKN | foto: @ikn |
Sebelumnya Otorita IKN meluncurkan Buku Panduan Bangunan Cerdas melalui Surat Edaran Kepala OIKN Nomor: 009/SE/Kepala-Otorita-IKN/VIII/2023 yang menjadi pedoman dalam pembangunan bangunan cerdas di Ibu Kota Nusantara.
Sementara itu, Otorita IKN telah mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di IKN telah mencapai Rp20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.
"Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2, di Jakarta, Minggu (3/09/2023).
Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.
"Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea," terangnya.
Khusus untuk ASEAN yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
"Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste," ungkap Agung kembali.
Agung juga menyampaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
"Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi," jelasnya.
