 |
| Presiden Joko Widodo |
Hal itu ditekankan Jokowi pada saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/9).
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan penanganan Covid-19 di Ruang Isolasi Infeksi RSUP Adam Malik, Jalan Cardiac Center Medan, Sabtu (12/9) kemarin.
Keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran.- Presiden Jokowi -
Presiden Jokowi juga menyampaikan kembali penerapan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal baik di tingkat RT/RW, desa, maupun kampung sehingga penanganannya bisa lebih detail dan fokus.
Penanganan Covid-19 di daerah.
Presiden Jokowi menjelaskan secara detail untuk penanganan Covid-19 di daerah misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya
"Dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya yang 20 itu sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi," tegas Presiden.
Jokowi mengutarakam kembali, di sebuah kota atau sebuah kabupaten, kelurahan, desa, maupun kecamatan juga tidak semua mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau atau kuning, sehingga memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda.
Presiden menekankan kembali strategi intervensi berbasis lokal untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan baik manajemen intervensi yang terdapat dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.
"Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," ujar Presiden.
Manajemen penanganan klaster-klaster dalam misi lokal ini, menurut Presiden yang perlu ditingkatkan.
"Terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan," jelas Presiden.
Menko PMK pantau penanganan Covid-19 di daerah.
 |
| Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melakukan peninjauan penanganan Covid-19 |
Muhadjir saat ditemui usai peninjauan menyampaikan perasaan lega lantaran Ruang Infeski Covid-19 yang dibangun atas perbantuan pusat melalui BNPB tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan kasus Covid-19 berat.
Tadi saya sudah pantau dan Alhamdulilah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.- Muhadjir Effendy -
Untuk membantu percepatan penanganan ini, lanjut Muhadjir, ia juga membawa bantuan alat-alat kesehatan berupa 12 kotak APD.
Bantuan itu dengan rincian 36 buah/kotak serta masker N95 10 kotak dengan rincian 360 buah/kotak. Bantuan diserahkan langsung kepada Dirut RSUP Adam Malik Zainal Safri.
"Harapan saya ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melindungi para tenaga medis kita yang menjadi garda terdepan," pesan Muhadjir.
Faktor ekonomi
Menurut keterangan Menkes, lanjut Muhadjir, ada kenaikan kasus di beberapa kabupaten/kota di Sumut yang mengalami peningkatan kasus dan harus segera ditangani. Salah satunya, Kepulauan Nias.
"Untuk itu, Menkes telah mengirimkan tim ke sana dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kasus Covid-19 di Nias bisa teratasi," ucapnya.
Terakhir, Muhadjir menyinggung perihal geliat ekonomi yang juga harus terus diupayakan di masa pandemi. Katanya, kesehatan tetap menjadi prioritas, namun ekonomi juga harus berjalan dan tidak boleh diabaikan.
"Kegiatan ekonomi jangan sampai macet. Bapak Gubernur dan aparatnya harus bisa mengatur strategi ada keseimbangan penanganan Covid-19 dan ekonomi," tutupnya.
Kilas Video: Indonesia Melawan Virus Corona
