Pertama di dunia, UEA terapkan hukum dan kebijakan pakai AI

Dewan Kecerdasan Buatan dan Blockchain UEA bertugas mengusulkan kebijakan untuk menciptakan ekosistem yang ramah AI. | cover

Uni Emirat Arab (UEA) mencetak sejarah sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam proses perancangan undang-undang. Langkah ini ditandai dengan peluncuran UAE Charter for the Development and Use of Artificial Intelligence, yang mengatur penggunaan AI secara etis, bertanggung jawab, dan inklusif.

Melalui piagam tersebut, UEA menetapkan 12 prinsip utama untuk mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan AI, termasuk penguatan hubungan manusia-mesin, keselamatan, transparansi, hingga pengawasan manusia. Piagam ini menjadi kerangka kerja yang mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat di tengah revolusi digital yang terus berkembang.

Salah satu poin kunci adalah penekanan pada governance and accountability. UEA meyakini bahwa penggunaan AI dalam pemerintahan harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan keterbukaan, guna memastikan teknologi ini benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diantisipasi.

"UEA ingin meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara manusia dan AI, memastikan bahwa semua perkembangan AI mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan manusia," bunyi poin pertama dari piagam UAE Charter for the Development and Use of Artificial Intelligence, dikutip Rabu (23/4/2025).

Piagam ini juga menegaskan pentingnya human oversight, atau pengawasan manusia atas keputusan dan tindakan yang dihasilkan oleh AI. Ini mencerminkan komitmen UEA untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat inovasi teknologi.

Dalam kaitannya dengan privasi data, UEA menegaskan bahwa perlindungan privasi tetap menjadi prioritas utama meski data merupakan bahan bakar utama pengembangan AI. Mereka mendorong inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan kerahasiaan individu.

Prinsip algorithmic bias turut menjadi sorotan. Pemerintah bertekad mengatasi bias algoritmik agar teknologi AI tidak menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Dengan begitu, AI yang dikembangkan di UEA harus bersifat adil, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan menghormati keberagaman.

"UEA ingin mengatasi tantangan bias dalam algoritma AI, guna menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab, inklusif, dan menghormati perbedaan individual," terangnya.

Strategi jangka panjang.

UEA memiliki banyak universitas yang menawarkan berbagai jurusan di berbagai tingkat dan berkembang menjadi pusat kecerdasan buatan | cover

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang UEA untuk menjadi negara terdepan dalam bidang kecerdasan buatan pada tahun 2031. AI diharapkan menjadi alat untuk memecahkan tantangan kompleks, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

UEA juga mencanangkan pentingnya kesadaran publik tentang AI agar masyarakat bisa memahami serta berpartisipasi dalam transformasi digital. Edukasi dan inklusi menjadi bagian integral dari pendekatan mereka untuk membentuk masa depan yang menyertakan semua pihak.

"UEA ingin menciptakan pemahaman yang jelas tentang AI dan bagaimana sistem bekerja dan mengambil keputusan, untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi ini," jelasnya.

Dalam piagam tersebut, UEA mengajak dunia untuk hidup berdampingan secara damai dengan AI. Tujuannya jelas: teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, melainkan memperkuat kapasitas manusia dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan sejahtera.

Dengan melibatkan AI dalam perancangan hukum dan kebijakan publik, UEA tidak hanya menunjukkan keunggulan teknologinya, tapi menetapkan standar etika baru yang dapat ditiru oleh negara lain. 

Dunia kini menyaksikan babak baru di mana kecerdasan buatan tak lagi hanya alat bantu, tetapi mitra strategis dalam pemerintahan modern.

"Piagam ini menekankan nilai penting dari penilaian dan pengawasan manusia atas AI, yang harus selaras dengan nilai-nilai etika dan standar sosial untuk memperbaiki kesalahan atau bias," ungkapnya.