Spanyol perangi pornografi berbasis AI dan lindungi privasi anak

Menteri Kehakiman Spanyol, Félix Bolaños | @mpr.gob.es

Pemerintah Spanyol menyusun rancangan undang-undang baru yang bertujuan untuk memerangi penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan gambar wajah dan tubuh anak di bawah umur atau orang lain, mengingat semakin maraknya teknologi digital dan meningkatnya risiko yang terkait dengan teknologi deepfake.

Menurut Menteri Kehakiman Spanyol, Félix Bolaños, rancangan undang-undang tersebut menggolongkan 'deepfake yang bersifat seksual atau sangat menghina' sebagai kejahatan terhadap integritas moral. 

"Poin-poin utama Undang-Undang Organik untuk Perlindungan Anak di Bawah Umur di Lingkungan Digital, yang disetujui hari ini oleh Dewan Menteri dan akan diserahkan kepada Kongres Deputi," jelasnya dalam keterangan pers, dikutip topik.id Rabu (26/3/2025).

Peraturan tersebut menanggapi komitmen yang dibuat oleh Pemerintah: untuk melindungi anak-anak dan remaja di dunia digital, menjamin hak mereka atas privasi, kehormatan, dan citra diri, perlindungan data pribadi mereka, dan akses ke konten yang sesuai dengan usia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol telah menyaksikan beberapa kasus yang melibatkan gambar telanjang palsu anak di bawah umur, yang sering kali merupakan gadis muda. Dalam beberapa kasus, gambar palsu ini digunakan untuk pemerasan, dengan pembuatnya mengancam korban agar membayar sejumlah uang untuk mencegah penyebaran gambar tersebut. 

Sebagai tanggapan, pemerintah Spanyol telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi privasi dan keselamatan moral kaum muda, khususnya anak perempuan.

"Peraturan tersebut menanggapi komitmen yang dibuat oleh Pemerintah: untuk melindungi anak-anak dan remaja di dunia digital, menjamin hak mereka atas privasi, kehormatan, dan citra diri, perlindungan data pribadi mereka, dan akses ke konten yang sesuai dengan usia," terangnya.

Lebih jauh, rancangan undang-undang tersebut mengamanatkan agar produsen ponsel dan tablet memasang sistem kontrol orangtua gratis di perangkat mereka untuk membantu orangtua memantau aktivitas daring anak-anak mereka. 

Pemerintah juga mengharuskan influencer daring (pembuat konten media sosial) untuk menerapkan "sistem verifikasi usia" guna memastikan audiens mereka memenuhi persyaratan usia.

Usulan legislatif ini tidak hanya ditujukan untuk memerangi perilaku digital yang tidak etis, tapi untuk melindungi hak-hak kaum muda di era digital dan memastikan mereka terlindungi dari bahaya. 

Pemerintah Spanyol menyatakan bahwa seiring dengan terus berkembangnya teknologi, langkah-langkah hukum yang efektif harus diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul.

"Di samping amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Organik Peradilan dan Undang-Undang tentang Yurisdiksi Administratif-Sengketa sedang direformasi untuk memungkinkan intervensi peradilan ketika menegakkan tindakan untuk menghentikan layanan digital yang menawarkan akses tak terbatas ke konten yang membahayakan anak di bawah umur, atau untuk menghapus konten tersebut," jelasnya.