Efisiensi anggaran, Komdigi pastikan pelayanan publik tetap optimal

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komdigi membahas Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 di Gedung Nusantara II DPR RI | @komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menekankan bahwa efisiensi ini dilakukan melalui reprioritisasi program, dengan mengedepankan layanan yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Infrastruktur telekomunikasi, literasi digital, hingga pengelolaan spektrum frekuensi menjadi beberapa sektor yang tetap mendapatkan perhatian utama dalam kebijakan efisiensi ini.

"Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik," tegasnya saat mewakili Menkomdigi Meutya Hafid dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komdigi membahas Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Menurut Ismail, layanan publik itu mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi yaitu Base Transceiver Station, akses internet, Palapa Ring, dan SATRIA-1.

"Selanjutnya, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)," jelasnya.

Reprioritisasi anggaran juga dialokasikan untuk Program Pembangunan SDM digital berupa literasi digital, Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.

"Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," tutur Ismail.

Menyikapi keterbatasan alokasi anggaran pada PAGU TA 2025, Kementerian Komdigi juga menerapkan refocussing anggaran dan reviu mendalam untuk mencegah pemborosan. 

Pembiayaan program dengan pola kemitraan.

Menurut Ismail, Kementerian Komdigi juga mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta agar program kerja menjadi lebih sustainable.

"Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI," jelasnya.

Dalam Raker tersebut, Ismail menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat.

"Mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini," ungkapnya.

Dengan strategi efisiensi yang diterapkan, Kementerian Komdigi berupaya memastikan keberlanjutan layanan publik tanpa mengurangi kualitas dan cakupannya. Selain optimalisasi anggaran, pola kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi salah satu langkah yang ditempuh agar program prioritas tetap berjalan secara berkelanjutan. 

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan ini sehingga efisiensi yang dilakukan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan sektor digital di Indonesia.