iklan - scroll untuk melanjutkan membaca.

3 Negara resmi blokir DeepSeek, takut data bocor ke China

Sistem DeepSeek dituding menimbulkan ancaman terhadap keamanan.

author photo
A- A+
deepseek
DeepSeek | cover
Gelombang kekhawatiran terkait keamanan data kembali mencuat setelah tiga negara resmi memblokir penggunaan chatbot kecerdasan buatan DeepSeek, perusahaan asal China. 

Langkah ketiga negara ini diambil sebagai respons terhadap dugaan bahwa aplikasi tersebut mengumpulkan dan mengirimkan data pengguna ke China.

Sistem DeepSeek dituding menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. DeepSeek, yang belakangan populer di berbagai negara karena kemampuannya menyaingi model AI buatan AS dengan biaya lebih rendah, kini menjadi sorotan utama di tengah ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara Barat dan Tiongkok.

Lantas, negara mana saja yang resmi melarang AI besutan China itu? Berikut rangkumannya yang diulas topik.id, Jumat (7/2/2025): 

1. Amerika Serikat.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang akan memblokir DeepSeek, hal itu dibuktikan dari para legislator AS segera memperkenalkan undang-undang secara resmi yang melarang chatbot artificial intelligence (AI) milik DeepSeek pada perangkat pemerintah, termasuk warganya.

RUU tersebut, yang ditulis oleh Rep. Darin LaHood (R-IL) dan anggota DPR AS Rep. Josh Gottheimer (D-NJ), polemik itu didorong masalah keamanan nasional AS.
"Ini seharusnya menjadi keputusan yang mudah dalam hal tindakan yang harus segera kita ambil untuk mencegah musuh kita mendapatkan informasi dari pemerintah kita," kata Gottheimer dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (7/2/2025).
DeepSeek, yang juga berkantor pusat di Tiongkok, mengguncang dunia kecerdasan buatan bulan lalu dengan merilis model AI yang menurutnya dapat berkinerja sama baiknya dengan produk buatan AS dengan biaya yang jauh lebih murah. 

Chatbot DeepSeek kini menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di AS. Dan karena merupakan model sumber terbuka, aplikasi ini telah diterima secara luas oleh konsumen , bisnis dan pengembang.

Namun, aplikasi tersebut sengaja menyembunyikan kode yang dapat mengirimkan informasi login pengguna ke China Mobile, perusahaan telekomunikasi milik negara yang dilarang beroperasi di AS.

Menurut analisis Ivan Tsarynny , CEO perusahaan perlindungan data dan keamanan siber Feroot Security mengungkapkan alat DeepSeek mengumpulkan semua informasi yang dihubungkan oleh pengguna AS.

"Informasi pribadi kami dikirim ke China, tidak ada penyangkalan, dan alat DeepSeek mengumpulkan semua informasi yang dihubungkan oleh pengguna Amerika dengannya," beber Tsarynny.

2. Taiwan.

The Ministry of Digital Affairs (MODA), Kementerian Urusan Digital Taiwan menegaskan pekerja sektor publik akan dilarang menggunakan DeepSeek, model kecerdasan buatan Tiongkok yang baru-baru ini dirilis, karena kekhawatiran atas kebocoran data ke pemerintah Tiongkok.

Dalam siaran pers, MODA mengatakan DeepSeek artificial intelligence merupakan produk dan layanan TIK China dan memperingatkan bahwa potensi kebocoran data dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

MODA mengatakan larangan tersebut berlaku bagi pegawai instansi pemerintah pusat dan daerah, sekolah umum, badan usaha milik negara dan organisasi semi resmi lainnya tetapi tidak menguraikan secara spesifik atau langkah-langkah penegakannya. 

Meskipun tidak secara luas tapi pelarangan penggunaan DeepSeek AI juga mencakup pekerja sektor lain di pemerintahan, sekolah, hingga organisasi dan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pemerintah Taiwan.

"DeepSeek AI adalah layanan produk asal Tiongkok, operasionalnya menggunakan transmisi yang menyeberangi perbatasan sehingga kebocoran informasi serta hal yang berkaitan dengan keamanan bisa mengancam negara," terang pihak pemerintah Taiwan dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Senin (3/2/2025).

Selain itu, larangan tersebut juga berlaku bagi mereka yang bekerja pada proyek infrastruktur penting dan di yayasan yang didanai pemerintah atau non-profit.

Seperti diketahui, MODA mengutip peraturan Yuan Eksekutif 2019, "Prinsip Pembatasan Penggunaan Produk yang Membahayakan Keamanan Siber Nasional," yang melarang lembaga pemerintah menggunakan produk dan layanan TIK yang dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

Larangan sektor publik Taiwan terhadap chatbot China muncul beberapa hari setelah beberapa pemerintah di seluruh dunia bergerak untuk membatasi akses karyawan ke perangkat lunak tersebut.

3. Australia.

Australia telah melarang lembaga pemerintah menggunakan DeepSeek artificial intelligence (AI), alat kecerdasan buatan yang dikembangkan China, dengan alasan kerentanan keamanan siber dan risiko privasi data, termasuk di negara bagian Australia Selatan.

"Dalam 24 jam terakhir, Sekretaris Departemen Dalam Negeri Persemakmuran menetapkan bahwa DeepSeek menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap teknologi milik Pemerintah Australia dan mengeluarkan arahan wajib untuk mencegah akses, penggunaan, atau pemasangannya pada semua perangkat Pemerintah Australia," keterangan tertulis Pemerintah Australia, dikutip Kamis (6/2/2025).

Pemerintah Australia juga menerangkan AI menghadirkan peluang dan risiko, dengan DeepSeek menyimpan sejumlah besar data untuk melatih model AI-nya.

"Platform ini menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap sistem TIK Pemerintah Australia Selatan," jelasnya.

Larangan ini menggarisbawahi meningkatnya kewaspadaan pemerintah terhadap sistem AI dalam infrastruktur penting, yang menyeimbangkan inovasi dengan keamanan nasional. Larangan ini dapat memengaruhi regulasi AI global dan kepercayaan publik terhadap teknologi baru.

Di bawah kerangka kerja keamanan siber Australia Selatan, chatbot Kecerdasan Buatan (AI) China telah diblokir dari jaringan Pemerintah SA dan arahan dikeluarkan kepada pegawai negeri untuk menghapus aplikasi tersebut dari perangkat mereka.

"Langkah ini menyusul pelarangan TikTok dari perangkat Pemerintah SA pada tahun 2023 dengan alasan risiko keamanan dan privasi," ungkapnya.


Share:
Premium.
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Update
Indeks