Kebijakan berani PM Albania larang TikTok patut dicontoh

TikTok tidak punya alasan untuk menuntut klarifikasi dari Albania, karena di Albania, orang Albania lah yang membuat keputusan.

author photo
A- A+
Perdana Menteri Albania, Edi Rama | cover: topik.id
Perdana Menteri (PM) Albania, Edi Rama, menegaskan larangan selama setahun terhadap platform berbagi video populer TikTok pada tanggal 21 Desember. Pemerintah Albania membuat keputusan ini setelah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun ditikam hingga meninggal, yang memicu kekhawatiran luas atas peran media sosial dalam kekerasan anak.

Pihak berwenang mengatakan insiden tersebut dimulai dengan konfrontasi fisik sebelum berlanjut di TikTok, yang berakhir dengan kematian remaja tersebut. Pejabat Albania mengadakan lebih dari 1.300 pertemuan dengan dewan orang tua untuk membahas bagaimana platform daring dapat memicu kekerasan remaja.
"Meskipun Albania terlalu kecil untuk meminta TikTok melindungi anak-anak dan remaja dari jebakan algoritmanya, mereka berharap TikTok akan melakukannya demi kepentingan seluruh umat manusia, termasuk Albania," tulis PM Albania Edi Rama di media sosial X, dikutip Rabu (1/1/2025).
Larangan TikTok merupakan salah satu dari beberapa langkah dalam rencana keselamatan sekolah baru, yang mencakup peningkatan keamanan di sekolah, pemantauan ponsel, dan jaringan dukungan nasional. Rencana tersebut akan diluncurkan pada Februari 2025.


"Selama satu tahun, kami akan menutupnya sepenuhnya untuk semua orang. Tidak akan ada TikTok di Albania," kata Rama. Para peneliti mencatat bahwa anak-anak Albania merupakan basis pengguna terbesar di negara itu.

Sebagai tanggapan, TikTok mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka "Tidak menemukan bukti bahwa pelaku atau korban memiliki akun TikTok, dan beberapa laporan bahkan telah mengonfirmasi bahwa video yang mengarah ke insiden ini diunggah di platform lain, bukan TikTok." Perusahaan tersebut juga meminta "kejelasan mendesak dari pemerintah Albania."

Rama menanggapi dengan pernyataan publik di X, mengutarakan TikTok tidak punya alasan untuk menuntut klarifikasi dari Albania karena, di Albania, orang Albanialah yang membuat keputusan, bukan pemilik algoritma TikTok.

"Pelarangan TikTok selama (setidaknya) satu tahun di Albania bukanlah sebuah reaksi tergesa-gesa terhadap suatu peristiwa belaka, namun sebuah keputusan yang dikonsultasikan secara luas dengan komunitas orang tua di sekolah-sekolah di seluruh Albania. TikTok tidak memiliki klarifikasi apa yang diperlukan dari Albania, karena orang Albania yang memutuskan di Albania, bukan pemilik algoritma TikTok," tegasnya.

Sementara itu, tidak semua orang mendukung larangan tersebut. Beberapa pengguna Albania dan anggota partai oposisi telah menyuarakan ketidakpuasan, menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan berbicara. "Keputusan diktator untuk menutup platform media sosial TikTok adalah tindakan serius terhadap kebebasan berbicara dan demokrasi," kata Ina Zhupa, anggota parlemen Partai Demokratik Albania.

Albania bergabung dengan gelombang pemerintah global baru-baru ini yang berupaya melarang TikTok karena serangkaian kekhawatiran yang berbeda, termasuk larangan menyeluruh terhadap aplikasi tersebut untuk anak-anak di bawah 16 tahun oleh Australia dan penerapan undang-undang oleh AS yang akan melarang TikTok karena masalah keamanan nasional .
Share:
Premium.
Terkini
Lihat semua
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Update