 |
| Presiden Prabowo Subianto | @presidenri.go.id |
Mulai dari kebijakan populis yang menghapus piutang macet UMKM, meningkatkan kesejahteraan guru hingga menaikkan upah minimum nasional di tengah maraknya judi online (judol) yang belum teratasi dari hulu ke hilir dan mengancam masa depan generasi Indonesia.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2023 perputaran uang yang terkait dengan judi online mencapai angka fantastis Rp327 triliun. Bahkan pada kuartal pertama 2024 saja, angkanya sudah menyentuh Rp110 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi masalah serius yang berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga sosial masyarakat.
Yang lebih memprihatinkan, keterlibatan anak-anak dan remaja dalam aktivitas judi online semakin meningkat. PPATK mencatat sebanyak 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat dalam transaksi judi online dengan total nilai mencapai Rp293,4 miliar. Masalah ini bukan hanya soal finansial, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi muda.
"Fakta yang terjadi saat ini transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil, namun jumlah pemainnya makin banyak sehingga akumulatif transaksi yang beredar terkait judi online semakin besar," ungkap Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dalam Seminar Nasional bertajuk 'Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0' di Jakarta pada Selasa (19/11/2024) kemarin.
Di tengah kondisi ini, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengedepankan langkah populis, seperti memperluas akses pendidikan digital dan menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda sebagai bentuk preventif dan solusi terhadap persoalan tersebut.
Dengan kebijakan populis yang menyasar akar masalah, diharapkan pemerintah mampu menekan laju perjudian online sekaligus memberikan alternatif positif bagi masyarakat, khususnya anak muda.
Namun, kebijakan ini tentu memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, serta kerja keras para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
PPATK: Pelajar Mendominasi Transaksi Judol.
PPATK mengungkapkan temuan mengejutkan bahwa pelajar kini menjadi kelompok yang mendominasi transaksi judi online.
Data terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana generasi muda terlibat aktif dalam aktivitas dan masif dalam tersaksi judi online.
Kebiasaan berjudi yang semakin mudah diakses melalui platform digital ini tidak hanya merusak masa depan generasi muda tetapi juga membuka potensi terjadinya tindak kriminal lainnya, PPATK mengonfirmasi bahwa pengguna judi online di Indonesia didominasi oleh pelajar, yakni mencapai 80%.
Transaksi harian mereka biasanya rata-rata di bawah Rp 100.000, namun jumlah pesertanya yang sangat banyak hampir satu juta, memperbesar dampak ekonominya.
"Ini mungkin terlihat jumlah yang kecil, tetapi karena jumlah pelakunya sangat banyak, dampaknya sangat besar," beber Juru Bicara PPATK Natsir Kongah dalam keterangan persnya, dikutip Minggu (1/12/2024).
Ia mencatat bahwa banyak penjudi menghabiskan hingga 70% dari pendapatan harian mereka, sehingga menimbulkan risiko serius bagi stabilitas keuangan keluarga dan kesejahteraan kaum muda.
PPATK memperkirakan omzet perjudian daring pada tahun 2024 dapat mencapai Rp900 triliun jika tindakan pencegahan tidak diintensifkan.
Kolaborasi dengan penegak hukum, regulator keuangan, dan penyedia pembayaran digital telah membantu mengurangi aktivitas, dengan platform seperti Dana dan Gopay memperketat kontrol terhadap transaksi mencurigakan.
Isu ini terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan omzet perjudian daring melonjak dari Rp 2 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 327 triliun pada tahun 2023.
Kampanye Literasi Digital, Kabinet Merah Putih.
 |
| Menko Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar dan Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan pers | @komdigi |
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia bergerak bersama untuk meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online (judol) melalui kampanye literasi digital.
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakam edukasi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput ditujukan agar tidak mudah terjerat ilusi keuntungan judi online. Menurutnya, literasi digital menjadi solusi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.
"Upaya itu akan dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung, sosialisasi, dan edukasi berbasis komunitas," tegas Menkomdigi di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Menkomdigi menekankan arti penting edukasi sebagai langkah preventif dan antisipatif, dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang luas dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pesan-pesan literasi digital secara langsung kepada masyarakat.
"Memutus situs dan menutup rekening saja tidak cukup. Salah satu sumber utama masalahnya adalah adiksi yang tinggi terhadap judi online," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenko Pembangunan Manusia dan dan Kementerian Komdigi akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program edukasi digital, khususnya di desa-desa.
"Kita harus membuat masyarakat sadar bahwa judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan jebakan yang merusak. Dengan edukasi yang baik, kita berharap dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecanduan terhadap praktik ini," ungkap Meutya Hafid.
Menurut Menko Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar, judi online tidak hanya menciptakan korban, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi negara.
"Judi online adalah penipuan yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh. Seluruh perangkat yang kita miliki akan kita gerakkan, mulai dari pendamping desa, pendamping PKH, hingga kader penggerak pembangunan," tegasnya.
Kebijakan Populis di Tengah Maraknya Judol.
 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan persnya kepada awak media setelah di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024. | @presidenri.go.id |
Di tengah kekhawatiran atas maraknya judi online, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah kebijakan populis untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mencegah dampak sosial negatif yang lebih luas.
Langkah-langkah tersebut meliputi penghapusan piutang macet bagi UMKM, sehingga pelaku usaha kecil dapat kembali produktif tanpa dibebani utang. Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan tunjangan, sebagai bentuk penghargaan sekaligus investasi pada pendidikan untuk generasi muda.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menetapkan kenaikan upah minimum nasional untuk mendorong daya beli dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menawarkan solusi nyata di tengah tekanan ekonomi. Berikut kebijakan populis Presiden Prabowo yang dirangkum topik.id, Minggu (1/12/2024) yang dilansir dari pernyataan pers di laman resmi presidenri.go.id:
Penghapusan Piutang Macet UMKM.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.
"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.
Tingkatkan Kesejahteraan Guru.
Pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan untuk guru non-ASN.
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025.
"Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya," tegas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. .
Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat ikut memperoleh pelajaran berkualitas tinggi.
"Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi," minta Presiden Prabowo.
Menaikan Upah Minimum Nasional (UMN).
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu, termasuk penetapan upah minimum.
"Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMN sebesar 6 persen. Namun setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen.
Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. "Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," ungkap Presiden Prabowo.
Kebijakan populis yang diusung Presiden Prabowo menunjukkan langkah strategis untuk menangani persoalan ekonomi dan sosial yang saling berkaitan, termasuk ancaman maraknya judi online.
Dengan mengedepankan pendekatan yang berpihak pada rakyat, seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan kesejahteraan guru, dan kenaikan upah minimum, pemerintah berupaya menciptakan solusi berkelanjutan bagi masyarakat dengan kampanye literasi digital.
Namun, kebijakan ini memerlukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem yang sehat dan produktif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tantangan era digital dengan lebih optimis, sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman destruktif seperti judi online.
Tidak hanya judi online, ancaman perang siber dan kedaulatan digital Indonesia juga menjadi tugas berat Presiden Prabowo dan para Menteri Kabinet Merah Putih.
.png.webp)
.png.webp)
