Begini aturan insentif diskon 50% biaya listrik, jangan gagal paham!

Token listrik rumah | cover

Mulai awal tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia memberikan insentif berupa diskon 50 persen biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen. 

Kebijakan ini akan berlaku pada Januari hingga Februari 2025, mencakup lebih dari 81 juta lebih pelanggan PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa insentif ini merupakan stimulus untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih besar sekaligus komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Pemerintah memberikan diskon 50 persen biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA. 

Berlaku Januari hingga Februari 2025, kebijakan ini akan menjangkau sebanyak 81,42 juta pelanggan PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA. Menteri Bahlil merincikan bahwa ini merupakan stimulus bantalan atas kenaikan 1% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan mulai berlaku di awal tahun 2025.

"Itu kan tarif listrik diskon 50 persen itu untuk di bawah 2.200 VA, itu sebagai stimulus bantalan ketika kenaikan PPN," jelas Bahlil pada kunjungan kerja di Ambon, Maluku, dikutip Rabu (25/12/2024).

Kebijakan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan untuk mendukung masyarakat menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. 

Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah kenaikan 1% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Saat ini sedang disusun regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan diskon biaya listrik. Setelah regulasi tersusun, PT PLN (Persero) akan menjelaskan teknis pelaksanaan program tersebut, baik bagi pelanggan pascabayar maupun prabayar.

Selama pelaksanaan pemberian Diskon Biaya Listrik, PT PLN (Persero) wajib memberikan pelayanan kepada konsumen PT PLN (Persero) sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan Pemerintah.

Kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dengan tetap mengedepankan semangat gotong royong.